Siapa Pemilik Sebenarnya dari Perairan Natuna?

Perairan kepulauan Natuna akhir-akhir ini ramai menjadi perbincangan banyak orang, itu terjadi setelah kapal-kapal nelayan Tiongkok masuk ke wilayah zona ekonomi ekskusif Indonesia di perairan kepulauan Natuna. Pemerintah Tiongkok menyatakan kapal nelayannya tidak melanggar kedaulatan Indonesia. Hal tersebut didasari oleh 9 garis putus-putus atau nine dash line yang menjadi acuan negeri tirai bambu mengklaim perairan Natuna.

Inilah Dasar Klaim dari Kedua Pihak Atas Natuna

Secara geografis Natuna berada di garis terdepan yang langsung berhadapan dengan beberapa negara tetangga, bahkan lokasinya menjorok ke tengah laut cina selatan yang membuat rawan menjadi sengketa antar negara. Letaknya yang diapit oleh wilayah Malaysia yaitu semenanjung Malaya dan Serawak di pulau Borneo. Lalu kenapa Natuna dimasukkan kedalam teritori Indonesia?.

Awalnya kepulauan Natuna dengan 7 pulau disekitarnya pada abad ke 19 adalah wilayah kesultanan Riau yang pada 18 Mei tahun 1956 sudah didaftarkan oleh Indonesia menjadi teritori Indonesia ke PBB. Cerita Natuna sampai ke tangan Indonesia memiliki catatan sejarah yang panjang. Natuna yang terdiri dari beberapa pulau ini sempat menjadi perebutan sengit antara 2 kekuatan besar saat itu, yaitu Belanda dan Inggris di tahun-tahun awal kedatangan awal bangsa Eropa ke Nusantara.

Belanda memilih mendirikan pusat pertahanan dan pelabuhan di Malaka setelah sebelumnya menyingkirkan Portugis dari wilayah tersebut. Sementara Inggris lebih memilih Bengkulu di pantai timur Sumatera sebagai basisnya. Inggris juga membangun kantor dagang di Tanjung Pinang untuk mengontrol perdagangan di kawasan selat Malaka. Konflik yang terjadi cukup lama menyebabkan banyak kerugian diantara Inggris dan Belanda, mendorong keduanya melakukan perjanjian Anglo Dutch Treaty pada tahun 1824 untuk membagi batas wilayah kolonialnya masing-masing.

Dalam perjanjian tertulis tersebut, batas-batas laut di selat Malaka dan laut cina selatan yang sebelumnya kabur, ditetapkan secara tegas diantara kedua negara. Inggris mendapatkan wilayah di utara dan timur selat Malaka yang meliputi semenanjung Malaya dan Singapura. Sementara bagian selatan dan barat selat jatuh ke tangan Belanda. Kawasan yang dimiliki Belanda antara lain adalah pulau Sumatera, kepulauan Lingga dan Riau, sebagai gantinya Inggris juga hengkang dari Bengkulu.

Saat perjanjian itu dibuat, bagian utara dari Borneo masih dikuasai oleh kesultanan Brunei dan saat kerajaan itu mengalami kemunduran, Inggris mengambil alih wilayah tersebut. Alasan ini yang membuat Natuna jatuh ke Indonesia yang diapit oleh 2 wilayah utama negri Jiran. Kemudian beberapa hari setelah kemerdekaan Malaysia dari Inggris, wilayah tersebut terbagi menjadi dua yaitu Sabah dan Serawak. Sementara disisi selatan, wilayah Kalimantan masuk ke Indonesia setelah merdeka sebagai konsekuensi warisan semua wilayah Hindia Belanda termasuk kepulauan Natuna.

Dalam perselisihan kawasan laut cina selatan, Indonesia tidak sendirian, Tiongkok bersengketa dengan 6 negara sekaligus di Asia Tenggara yang perbatasan lautnya saling berdekatan, Tiongkok juga berseteru dengan Taiwan. Dasar yang digunakan Tiongkok adalah Nine Dash Line yang digambar oleh pemerintah Tiongkok mengenai klaim wilayahnya di laut cina selatan. Meliputi kepulauan Paracel yang diduduki Tiongkok namun diklaim oleh Vietnam dan Taiwan.

Garis-garis putus ini muncul di peta dinasti Qing dari kekaisaran Tiongkok dan masih ada di peta-peta Tiongkok di Taiwan. Wilayah perairan Tiongkok membentang luas hingga ke provinsi kepulauan Riau yang jaraknya ribuan kilometer jauhnya dari daratan utama Tiongkok. Klaim ini tetap dipertahankan saat partai komunis menjadi penguasa Tiongkok pada 1949.

Dasar klaim Tongkok atas hampir seluruh wilayah laut cina selatan sebenarnya sudah dipatahkan putusan PBB pada 2016 silam. Hal itu bermula ketika Filipina, mengajukan gugatan ke mahkamah internasional. Meski pada awalnya Tiongkok secara tegas menolak putusan makamah internasional dan gugatan Filipina dengan dalih gugatan itu adalah cara konfrontatif untuk menyelesaikan sengketa. Tiongkok juga menyatakan tidak terikat terhadap putusan itu.